BRMP SDLP dan BBSPJI KKP Jajaki Kolaborasi Pengembangan LVV di Sektor Pertanian
Yogyakarta, 27 November 2025 — Dalam rangka memperkuat jaminan kualitas dan mendukung implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor pertanian, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BRMP SDLP) melakukan kunjungan benchmarking ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik (BBSPJI KKP) Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi langkah awal pengembangan Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) untuk sektor pertanian.
BBSPJI KKP merupakan lembaga pemerintah pertama yang memiliki unit LVV terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) serta terdaftar di Sistem Registri Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (SRN-PPI). LVV berperan memverifikasi dan memvalidasi klaim lingkungan seperti penurunan emisi dan pencadangan karbon agar dapat diakui dalam perdagangan karbon nasional.
Kepala BRMP SDLP, Asdianto, menyampaikan bahwa kebutuhan akan lembaga penilaian kesesuaian di sektor pertanian terus meningkat seiring upaya mewujudkan swasembada pangan. Saat ini BRMP SDLP telah memiliki LSPro BBPM SDLP terakreditasi KAN untuk produk pupuk, dan ke depan akan mengembangkan kapasitas sebagai LVV guna mendukung proyek-proyek karbon, termasuk Proyek RBP REDD+ GCF O2.
Ketua Tim Kerja Verifikasi dan Validasi BBSPJI KKP, Tri Rahayu Setyo Utami, menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi. Kegiatan benchmarking berlangsung secara interaktif melalui pemaparan unit kerja, diskusi mendalam, sesi tanya jawab, serta kunjungan fasilitas pelayanan.
Momen ini membuka peluang kerja sama strategis, seperti pertukaran pengetahuan teknis, pengembangan kapasitas SDM, dan sinergi implementasi NEK lintas sektor. Tri Rahayu menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran besar dalam penyerapan karbon dan penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Kunjungan ini diharapkan menjadi pijakan pengembangan LVV sektor pertanian yang kredibel dan memperkuat kolaborasi antarlembaga pemerintah dalam agenda iklim dan ketahanan pangan nasional.